Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5.1-1910 DUKCAPIL Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 Mei 2026, Disdukcapil Kabupaten Banjar berhasil meraih nilai tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2026.
Dari 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, Disdukcapil Kabupaten Banjar memperoleh nilai 89,47 dengan kategori BAIK, sekaligus menjadi peringkat pertama di tingkat provinsi. Capaian tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Hasil penilaian tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri.
Hasil penilaian kinerja ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, maupun Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pelaksanaan penilaian mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4.800 DUKCAPIL Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai indikator, mulai dari tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, pencapaian target kinerja, inovasi pelayanan, hingga implementasi kebijakan administrasi kependudukan.